[Pokoknya harus deadlock!]Ahok Setujui Perda, M Taufik: Kita akan Luluskan Pergub!

Ahok Setujui Perda, M Taufik: Kita akan Luluskan Pergub!



Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) optimistis pihaknya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. Ahok yakin RAPBD 2015 akan disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Namun Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik justru menyebut bahwa mayoritas anggota dewan setuju Ahok menggunakan APBD 2014 tahun ini. Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya itu mengatakan bahwa hal itu sesuai dengan keinginan Ahok.

"Saya kira kami akan meluluskan keinginan gubernur menggunakan pagu anggaran 2014. Pergub ya kami luluskan," kata Taufik saat ditemui di Gedung DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2015).

Menurut Taufik, tak ada kesepakatan untuk meluluskan Pergub atau Perda. Yang penting, kata dia, DKI memiliki APBD. Apabila memang tak ada kesepakatan antara Pemrov DKI dengan DPRD terkait RAPBD 2015, maka solusinya adalah menggunakan pagu APBD 2014.

Hal ini jelas berbeda dengan pendapat Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi seusai bertemu Ahok di ruangannya kemarin. Pras mengatakan kedua belah pihak optimis bisa menerbitkan Perda APBD 2015.

Menanggapi itu, Taufik tetap beralasan bahwa kehadiran Pras hanya karena diundang untuk melihat proses input e-budgeting semata.

"Kemarin diundang untuk lihat (input e-budgeting). Pak Ahok yang mau kalau pergub sampai 2017 dan 2019, ya kita ikuti saja. Nggak sulit," kata Taufik.

Dia berulang kali menegaskan pihaknya akan menyetujui penerbitan Pergub oleh Ahok. Kata Taufik, hampir semua fraksi partai politik mendukung Pergub kecuali NasDem. "Kami akan meluluskan keinginan gubernur. Insya Allah Pergub," kata Taufik dengan mantap.

Ditemui secara terpisah, Ahok sempat menyebut sebagian besar anggota DPRD DKI mendukung dirinya dalam menerapkan sistem e-budgeting dalam APBD 2015. Akan tetapi, dirinya tak mau ambil pusing apa hasil keputusan Banggar DPRD nanti terkait nasib APBD DKI. (baca juga: Dana Siluman Rp 12,1 Triliun Akhirnya Dicoret dari RAPBD DKI).

Sumur  (news.detik.com)



ngak mau pokoknya harus pergub

perasaan kalo pergub ngak perlu ijin dprd, tinggal urusan pemprov sama kemendagri aja

Link: http://adf.ly/1AfDQa
FFFFFF