Jokowi Mulai Berani Tampar PDIP. Siapa yang bisa Dikte Presiden Jokowi? Tak ade!

Jokowi Mulai Berani Tampar PDIP
20 FEB 2015



Rimanews - Keputusan Presiden Joko Widodo membatalkan pelantikan Budi Gunawan sepertinya di luar skenario PDIP. Hal ini tampak dari reaksi sejumlah politikus Banteng terkait keputusan Jokowi tersebut.

Anggota Komisi III DPR dari PDIP Junimart Girsang mengancam bakal mengusulkan hak angket untuk menyelidiki kemungkinan Jokowi melanggar undang-undang. Tokoh PDIP yang baru-baru ini minta maaf setelah menyebut Buya Syafii Maarif tokoh tak jelas mengklaim gagasan hak angket tersebut muncul dari aduan masyarakat.

Beberapa jam setelah Jokowi mengumumkan keputusannya itu, tak kurang dari tujuh tokoh sentral PDIP berkumpul di rumah Megawati, termasuk Puan Maharani dan Yasonna Laoly. Waseksen PDIP Ahmad Basarah menilai keputusan Jokowi tersebut membuat PDIP dalam situasi serba salah. Dia, bahkan, menyebut Jokowi melanggar UU Polri.

Kedongkolan PDIP terhadap Jokowi ini cukup beralasan. Pasalnya, PDIP sudah mati-matian membela BG di DPR. Diduga, DPR juga kesal karena harus kembali melakukan fit and proper tes calon Kapolri.

DPR dan terutama PDIP bisa jadi kapok merasa karyanya tak dihargai Jokowi. Namun, kekesalan PDIP, juga DPR, tak akan mempengaruhi langkah Badrodin Haiti menjadi Kapolri. Jokowi bisa saja menetapkan calonnya sebagai Kapolri definitif meskipun tanpa persetujuan DPR, jika setelah melewati 20 hari sejak diajukan tak digubris DPR.

Badrodin dianggap yang paling netral, belum dipegang partai ini atau itu. Oleh sebab itu, Jokowi memilihnya, meskipun Badrodin sendiri tak terlalu suci karena pernah disebut sebagai salah satu polisi dengan rekening super gendut.

Namun, Jokowi tak peduli. Dia terpaksa memilih orang yang paling minim madaratnya dan terutama paling loyal kepadanya.

Pemilihan Badrodin juga untuk menegaskan bahwa dirinya bukan petugas partai. Sinyal ini lebih kental dengan pelantikan tiga pimpinan baru KPK melalui Keppres. Bahasa kasarnya, pimpinan KPK dan Polri kini adalah "orang-orang" Jokowi.

Situasi ini sudah diduga sebelumnya, bahwa "orang-orang" SBY di penegak hukum bakal dipreteli dan diganti "orang-orang" Megawati. Ternyata, politisi PDIP, yang tak lain kepanjangan tangan Megawati, merasa kesal.

Jadi, mudah ditebak bahwa Jokowi kini mulai berani, ingin jalan sendiri, lepas dari kontrol partai pengusungnya. Pelantikan calon Kapolri baru dan pimpinan KPK seolah menampar PDIP. Jokowi hendak membuktikan bahwa dia adalah the real president.
http://nasional.rimanews.com/politik...ni-Tampar-PDIP

Jokowi: Siapa yang Mau Dikte Saya?
SENIN, 07 APRIL 2014 | 17:35 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta yang kini maju menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ihwal menjadi pemimpin jangan mau didikte. Jokowi menegaskan dirinya tidak bisa didikte. (Baca: SBY: Jangan Terburu-buru Menilai Jokowi)

"Yang mendikte saya itu siapa? Kenapa mesti mendikte saya? Apa saya model orang yang gampang didikte? Selama ini, saat di DKI atau selama menjadi wali kota, apa saya orang yang gampang didikte?" kata Jokowi di Balai Kota, Senin, 7 April 2014.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan rakyat jangan terburu-buru menilai Joko Widodo bakal mampu memimpin bila terpilih menjadi presiden. Menurut SBY, masih ada kekhawatiran rakyat terhadap Jokowi, termasuk soal intervensi pihak lain kepada Jokowi.

SBY mengaku merasa lumrah saat mendengar ada kekhawatiran rakyat terhadap Jokowi, terutama ketakutan bakal tidak sanggup menolak intervensi pihak lain. "Justru itu menjadi tantangan bagi Jokowi atau siapa pun yang akan terpilih nanti. Jangan mau didikte siapa pun, termasuk pemilik modal atau pihak asing," katanya.
http://pemilu.tempo.co/read/news/201...Mau-Dikte-Saya


Jangan Dikte Jokowi!
Minggu, 01 Februari 2015

Kepemimpinan Negara sedang mengalami "krisis moneter". Setingkat di bawah "krisis ekonomi". Masih cukup jauh dari "depresi ekonomi". Dan semoga tidak sampai ke "depresi besar" (great depression). Amit-amit.

Persoalan yang dihadapi Presiden RI saat ini masih-lah persoalan internal dia, yaitu, urusan mengisi pos-pos para pembantu, yang adalah hak dan kewenangan dia. Yang paling menonjol adalah urusan mengisi pos Kepala Kepolisian RI. Sepanjang Presiden tidak menominasikan seorang Komisaris Besar langsung melompat menjadi Calon Kapolri, saya pikir bukanlah sebuah persoalan.

Sebagai pemegang Hak Suara (Voter) yang tidak memberi suara kepada Joko Widodo (saya memberi kepada Prabowo Subianto), saya tidak dalam kapasitas menuntut pemenuhan janji-janji kampanye beliau. Termasuk, ikut-ikutan menolak komposisi pembantu Presiden. Bahwa orang yang dinominasikan oleh Presiden bersangkut-paut permasalahan hukum, itu menjadi urusan sang Presiden sendiri. Ia hanya akan dinilai apakah konsisten dengan janji kampanye atau tidak. Yang menilai adalah masyarakat secara keseluruhan, yang nanti akan menghakimi dia saat pemilu berikutnya. Artinya, resiko ditanggung si Presiden sendiri.

Sebagaimana yang pernah saya tulis, Presiden RI saat ini adalah Joko Widodo. Atas nama Konstitusi, kita semua tanpa kecuali wajib mengakuinya. Atas dasar itu pula nasib kita semua sebagai sebuah Negara-bangsa berada di tangan Joko Widodo. Nah, di sinilah masalahnya.

Hipotesa masa kampanye Pilpres bahwa Joko Widodo adalah "boneka" semakin mendekati kenyataan ketika kita memungut kejadian-kejadian 3 bulan pertama masa kepresidenannya ini dan meletakkannya pada kolom indikator penguat hipotesa. Ada konjungsi kuat antara hipotesa dan indikator. Jika kolom kita tambah satu lagi di bagian ujung, kita mulai dapat menempatkan nama-nama definitif yang kiranya pada judul kolomnya dapat ditulis besar-besar: "dalang".

Berbicara keselamatan Negara-bangsa berarti kita semua, baik yang sudah punya KTP atau tidak, yang sedang berada di luar negeri tetapi tetap menyandang status WNI, keturunan etnis nusantara atau luar nusantara (Arab, Tionghoa, India, dll), sepanjang kita mengakui Indonesia sebagai tumpah-darah, maka kita semua berhak untuk bersuara. Ini berbicara keselamatan Negara-bangsa. Jangan anggap remeh. Negara-bangsa sekuat Uni Soviet saja bisa runtuh berkeping-keping karena krisis kepemimpinan Negara.

Tantangan yang dihadapi Joko Widodo sebagai nakhoda Negara saat ini adalah pertahanan negara, era pasar bebas, dan isu disintegrasi.

Sedang perang-kah kita dengan bangsa lain sampai harus menempatkan soal pertahanan negara di sini? Tentu bukan berpijak dari situ. Negara dengan kemajuan ekonomi tinggi butuh pertahanan negara yang kuat. Tidak ada negara di dunia ini yang maju secara ekonomi tanpa dukungan pertahanan yang kuat. Kecuali negara-negara yang berada dalam protektorat militer negara lain. Contohnya Jepang dan Taiwan (dalam protektorat Amerika Serikat).

Era pasar bebas. Negara-negara besar sudah kelar membangun pondasi untuk bersaing. Negara-negara Eropa menyatukan diri menjadi satu komunitas tunggal Ekonomi. Amerika Serikat telah terbiasa (karena mereka pula yang menularkan sistem pasar bebas). Inggris dan imperiumnya (Kanada, Australia) saling melengkapi diri. Tiongkok, dengan sistem pemerintahan otoriternya, dengan mudah mengorganisir kemampuan internal mereka. Kita? Kita masih pada tingkat seminar.

Isu disintegrasi. Singkat saja. Joko Widodo dituntut untuk piawai menangani isu Papua. Di luar negeri supporter disintegrasi Papua dari NKRI makin kuat. Disintegrasi Papua (kalau itu terjadi) bukan hanya akan menjadi kejadian tunggal. Pulau lain bisa bubar juga dari NKRI dan bisa jadi Republik Indonesia hanya tersisa wilayah dengan cakupan jaman Perjanjian Linggajati.

Bisakah Joko Widodo mengatasi tantangan-tantangan di atas? Saya khawatir jawabannya adalah tidak. Tiga bulan ini sudah menunjukkan kapabilitas beliau yang sebenarnya dalam memimpin pada level negara. Blusukan saja tidak-lah cukup untuk menjawab tantangan-tantangan di atas. Ini negara, bukan (tingkat) kota.

Joko Widodo berada pada posisi untuk dibantu. Demi Negara-bangsa kita. Kita harus mendorong agar dia benar-benar menjadi Presiden-yang-sesungguhnya. Kita sudah semakin dekat pada kesimpulan bahwa dia benar "boneka" dari segelintir pihak yang sudah tak laku lagi tapi masih pegang pengaruh. Kita coba balik kesimpulan itu. Kita teriakkan "Biarkan Joko Widodo dengan langkah dan keputusannya sendiri". "Jangan dikte Joko Widodo". "Jangan mempertaruhkan keselamatan Negara di atas kepentingan pemuasan syahwat politik segelintir pihak".

Jika tidak begitu, maka "krisis moneter" dalam kepemimpinan Joko Widodo dapat berkembang ke skala "krisis ekonomi", yaitu krisis ke arah eksternal yang bukan lagi melibatkan dia dan internal pengusungnya. Yang akan membuat dia semakin ter-obok-obok. Yang, pada ujungnya, membuat kita sebagai Negara-bangsa berada pada posisi terancam
source 


Instruksi Megawati, apapun Kebijakan Presiden Jokowi, Wajib Ditaati!
Budiman Sudjatmiko Beber Diskusi PDIP soal Badrodin Haiti
Jumat, 20/02/2015 18:09 WIB

Budiman Sudjatmiko Beber Diskusi PDIP soal Badrodin HaitiPolitikus PDIP Budiman Sudjatmiko. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pasca Presiden Jokowi mengusulkan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri, politisi PDIP ramai-ramai mengungkapkan kekecewaannya. Sudah rahasia umum bahwa Komjen Budi Gunawan, calon tunggal Kapolri yang semula diajukan Jokowi, didukung kuat oleh partai pimpinan Megwati Soekarnoputri itu. Budi merupakan mantan ajudan Megawati.

Oleh sebab itu muncul pertanyaan apakah Fraksi PDIP di DPR bakal meloloskan Badrodin Haiti sebagai Kapolri seperti yang kini dikehendaki Jokowi. Terkait ini, anggota DPR dari Fraksi PDIP Budiman Sudjatmiko membeberkan sebagian diskusi antarkader PDIP di Grup WhatsApp mereka.

"Di WA grup kami, Aria Bima menyinggung soal pidato Megawati bulan Januari di satu hotel di kawasan Kuningan saat acara pembekalan untuk PDIP. Isi pidato itu: sebagai partai pendukung pemerintah, kader PDIP diminta untuk mendukung keputusan apapun dari Presiden Jokowi, meski itu tak berarti mendukung buta. Dinamika tentu ada," ujar Budiman dalam talk show di Kantor CNN Indonesia, Jakarta, Jumat (20/2).

Mengacu pada pidato Megawati itu, kata Budiman, maka usul Jokowi mencalonkan Badrodin sebagai Kapolri tentu didukung PDIP. "Suara interpelasi atau penarikan dukungan terhadap Jokowi bukan suara Ketua Umum PDIP," klaim Budiman.

Meski demikian, Budiman tak menepis adanya perbedaan suara di internal PDIP. "Saya harap dalam dinamika yang berjalan, suara-suara yang ingin melawan korupsi akan lebih banyak," kata dia.

Budiman berharap Badrodin Haiti akan lolos uji kepatutan dan kelayakan Kapolri di DPR dan membuktikan kinerja profesionalnya di Polri. Badrodin, ujar Budiman, harus membuktikan bahwa dia duduk di kursi panas Kapolri bukan untuk menjadi boneka pihak manapun.
http://www.cnnindonesia.com/politik/...adrodin-haiti/

----------------------------------


source  (chirpstory.com)

Perilaku politisi PDIP yang beringas dan terkesan rakus terhadap kekuasaan, bisa dimaklumi, setelah mereka berpuasa kekuasaan lebih dari 10 tahun. Tapi sayang, mainnya vulgar dan kasar, sehingga menghilangkan simpati rakyat pada partai moncong putih itu. Jokowi baru juga berkuasa 3 bulan, sudah direcoki melulu, dituntut macem-macem untuk melayani nafsu kekuasaan yang sudah mulai kebablasan




Link: http://adf.ly/13Zf4R
FFFFFF