Berkat Ahok, Bang Napi & Lurah Preman Gagal Total Tilep Uang APBD DKI

ISLAMTOLERAN.COM- Siapa tidak mengenal Ahok Basuki Tjahaya Purnama atau AHOK saja, seorang politisi muda yang memilih jalur politik yang tak lazim dilakukan oleh umumnya para politisi di negeri ini. Hampir dapat dipastikan jalan yang ditempuh para politisi di negeri ini sangat dipenuhi dengan aroma busuk korupsi, suap dan gratifikasi, manipulasi.

Sedangkan Ahok lebih memilih jalan apa adanya bagi pandangannya yang paling utama adalah kejujuran kebenaran dan mengutamakan selalu bersandar kepada hukum dan konstitusi, itulah ajaran yang diterimanya dari Jokowi kepada dirinya.

Bagi Ahok pemimpin, politisi, pejabat, pimpinan masyarakat yang dalam hidupnya tidak lagi memperdulikan cara haram atau halal benar atau salah lurus atau bengkok pokonya hantam saja yang penting menang, sebenarnya tidak layak menyandang predikat sebagai manusia, orang semacam itu adalah hewan berkaki dua yang berfikir.

Para politisi dengan cara menyuap membeli suara rakyat dengan segala cara agar memilih mereka untuk mengejar kursi jabatan tujuan nya adalah mengeruk uang negara dengan cara korupsi, adalah polsyaetan. Mereka hanya terpaku pada kepentingan pribadi masa bodoh apa itu kepentingan rakyat tidak ada dalam kamus mereka.

Kini Gubernur DKI Basuki Tjahaja Poernama sedang menunjukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin sejati, AHok Merintis melalui jalannya, jalan kejujuran, keberanian dan keikhlasan siap mati untuk DKI dan NKRI, sehingga kini dikenal dengan "AHok Sang Maestro Bongkar Anggaran Siluman APBD DKI".

AHok sejak menduduki jabatan sebagai wakil Gubernur DKI telah mencium aroma korupsi di jajaran Birokrasi pemerintahan DKI, terutama yang berlaku di DPRD DKI yang masif menggerogoti uang negara. Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama terus membongkar "anggaran siluman" pada APBD DKI Jakarta, yang sudah ditemukan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) sejak tahun 2013 lalu.

Sudah ada bukti BPKP, yaitu pernyataan dari Mardiasmo mantan Ketua BPKP yang jadi Wamenkeu sekarang, nyampaikan di DKI ada anggaran siluman cukup besar. Selain Dari temuan BPKP, ada temuan juga dari Kemendagri, pada anggaran 2014 ada sekitar 12 triliun dana yang tidak pernah dibahas tiba-tiba muncul.

Saat menyusun APBD 2014, Pemprov ingin menggunakan sistem e-budgeting, namun ditolak mitra kerjanya di DPRD DKI Jakarta. "Akhirnya jalan, tapi apa yang terjadi? Ternyata ada permainan DPRD DKI yang menciptakan anggaran siluman yang nilainya sangat besar hingga 12 Triliun rupiah.

Cara-cara gelap seperti ini sudah berlangsung sejak pemerintahan DKI dibawah Gubernur-Gubernur terdahulu. Bisa dibayangkan betapa tak terhitung jumlah uang negara dikorupsi para anggota dewan yang terhormat itu.

Pantas saja DKI tidak pernah beres dalam menyelesaikan proyek-proyek pro rakyat, misalnya penaggulangan banjir, perumahan kumuh, kemiskinan, kemacetan, pelayanan kesehatan, pendidikan.

Semuanya stagnan, mandeg di tempat, namun dana rakyat tetap mengucur deras. Ahok mulai unjuk gigi satu persatu benang kusut korupsi di APBD DKI mulai dapat terurai, dengan ditemukannya "dana Siluman DKI" oleh Ahok., yang nilainya sangat fantastis hingga 12 triliun rupiah.

Sudah sering Jakarta kayak begitu makanya AHO bersikeras minta pakai e-budgeting. Nah 2014 ketika Ahok siap pakai e-budgeting tiba-tiba ditolak DPRD akhirnya jalan, tapi apa yang terjadi begitu selesai Ahok memasukan data, ada Rp 330 miliar ada 55 kegiatan di SMK dan SMU beli UPS seharga Rp 6 miliar," .Ahok mengaku permainan anggota dewan yang licik dan penuh akal bulus, sehingga ia tak dapat dihindari 'kecolongan' aksi nakal DPRD.

Hal itu bisa lolos dari pengawasannya lantaran kala itu belum bisa menerapkan sistem e-budgeting seperti yang sedang diterapkan dalam APBD 2015."Beli. 55 biji UPS ke SMK/SMU. 1 UPS-nya Rp 6 miliar jadi total Rp 330 miliar. Ahoknya lebih kecolongan adalah rakyat itu sendiri. Akan tetapi kita tetap mengakpresisi kegigihan Ahok melawan mafia korupsi dijajaran Birokrasinya dan di DPRD DKI.

Untuk selanjutnya ada usaha untuk memasukan lagi UPS lebih gede nggak tahu ke siapa, kaya raya deh," sebut Ahok.Mantan politisi Gerindra ini pun membeberkan cara DPRD menyelipkan 'dana siluman' dalam APBD 2015 sebesar Rp 12,1 triliun. Menurutnya, anggaran itu muncul setelah sidang paripurna pada 27 Januari lalu.

Jika dicermati kinerja AHok dan gaung antipati terhadap AHok yang disuarakan para politisi Gerindra yang mantan napi M Taufik tidak sedikitpun membuat gentar AHok untuk menghadapinya secara politis maupun cara lainn.

Demikian pula politisi PPP H Lulung,malah beraninya menghadapi AHok dengan keroyokan rame-rame, akan tetapi sesungguhnya ia salah seorang manusia preman yang berhasil diidenfikasi oleh AHok dalam membongkar kasus korupsi di DKI.

Kisruh pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI Jakarta 2015 antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdampak luas. Selain rencana pembangunan Ibu Kota yang tersendat, terlambatnya pengesahan APBD membuat pejabat DKI tak menerima gaji penuh.

Ahok sudah mendapat pemberitahuan dari inspektorat Kemendagri, sudah sering DKI Jakarta tingkah lakunya kayak begitu makanya Ahok segeramemeinta menggunakan e-budgeting. Itikad baik Ahok supaya siluman-siluman dapat diminimalisasikan maka di tahun 2014 AHok berencana menggunakan e-budgeting, hal ini harus dapat dilaksanakan untuk meminimalisasi kecurangan dalam penggunaan uang rakyat.



Sumber: http://www.islamtoleran.com/berkat-a...uang-apbd-dki/

Link: http://adf.ly/14Pk1Y
FFFFFF