Fraksi PKS DPRD: Jangan Sampai Ada "Image" Dewan Terbelah

F raksi PKS DPRD: Jangan Sampai Ada "Image" Dewan Terbelah

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI tidak menampik bahwa ada perpecahan di kubu legilatif. Ia mengakui saat pembahasan RAPBD hasil e-budgeting di Badan Anggaran (Banggar) tidak semua fraksi hadir.

"Andaikata ada spare waktu tambahan sedikit saja, pimpinan bisa lebih komplit kan lebih indah. Artinya, jangan sampai ada image dewan itu terbelah," ungkap Ketua Fraksi PKS, Selamat Nurdin, Sabtu (21/3/2015) dinihari.

Sebelumnya, enam fraksi di DPRD DKI sepakat untuk menyerahkan APBD ke tangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Fraksi-fraksi tersebut adalah Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PKS, Hanura, Demokrat-Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Tiga fraksi lainnya, masing-masing Golkar, PDI Perjuangan, dan Nasdem, tidak muncul.

Selamat, yang juga Ketua Komisi B DPRD DKI, menyesalkan ketidakhadiran Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) di rapat pembahasan yang berlangsung selama 30 menit itu. Menurut Selamat, pembahasan tersebut bukan pekerjaan eksekutif dan legislatif saja.

"Kita ingin seobjektif mungkin. Karena ini masalah serius, masalah ketatanegaraan. Kita harus menghormati kesepakatan bersama. Selayaknya ada TPAD juga yang bisa mengungkapkan hal-hal yang dibahas bersama," paparnya.

Keberadaan TAPD, kata Selamat, diperlukan untuk merincikan terkait belanja, pembiayaan hingga biaya langsung dan tidak langsung. Untuk itu, lanjut Selamat, sangat disesalkan juga absennya TAPD saat rapat Banggar pembahasan hasil e-budgetng.

"Sekarang ada budaya yang tidak biasa. Pentingnya forum untuk duduk bersama. Sehingga di situ akan dapat kesepakatan untuk trigger APBD ke depan," kata dia.

Untuk diketahui, Banggar memutuskan untuk menggunakan Pergub sebagai acuan penetapan RAPBD 2015. Dokumen hasil input e-budgeting yang seyogyanya diserahkan sejak Jumat pagi, molor hingga rapat Banggar dimulai Jumat malam. Sehingga, banggar beralasan tidak memungkinkan mengejar deadline yang diberikan Kemendagri hingga pukul 00.00 WIB.

http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/21/19491321/Fraksi.PKS.DPRD.Jangan.Sampai.Ada.Image.Dewan.Terbelah?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

no komeng gw

Link: http://adf.ly/1AvIWJ
FFFFFF