JK Sebut Denny Indrayana sebagai Pendekar Hukum

JK Sebut Denny Indrayana sebagai Pendekar Hukum

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana sebagai pendekar hukum. Menurut dia, Denny bisa dan sanggup dalam melewati segala proses pemeriksaan di Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri atas sangkaan melakukan tindak pidana korupsi proyek Payment Gateway.

"Denny kan pendekar hukum, bekas Wamen, otomatis semuanya harus diproses hukum," kata Kalla, di Istana Wapres, Jumat, 27 Maret 2015. "Semua bisa dipercaya tapi polisi harus membuktikannya berdasarkan pemeriksaan hukum," kata mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.

Kalla membantah adanya upaya kriminalisasi terhadap Denny. Menurut dia, sangkaan yang menjerat Denny murni proses hukum. Dia juga menganggap upaya kriminalisasi adalah segala tindakan yang dilakukan tanpa adanya perkara awal. Sedangkan dalam kasus Denny, sangkaan itu ada dalam proyek Payment Gateway.

"Pemerintah tak ingin menuduh dan mentersangkakan karena kebijakan," ujarnya. "Tapi kalau memang merugikan itu akan diperiksa."

Denny ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri atas dugaan tindak pidana korupsi dalam program Payement Gateway. Penetapan tersangka atas mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi itu diduga berkaitan dengan pembelaannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Denny memang kerap bersuara lantang saat dua petinggi KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, diproses hukum oleh polisi.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/0...Pendekar-Hukum

Berita terkait :
JK Berperan Tersangkakan Denny Indrayana? Kata Andi Arief...

Bekas staf khusus presiden pada era Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Arief, mengatakan dia mendapat informasi bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan bekas Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana agar ditetapkan sebagai tersangka korupsi payment gateway. JK, kata Andi, mendapat bisikan yang salah dari orang dekatnya.

"Akibatnya, kepolisian mencari-cari kesalahan untuk memaksa Denny jadi tersangka," kata Andi melalui pesan pendek, Rabu, 25 Maret 2015. Andi lalu berencana menanyakan info tersebut kepada JK. "Karena itu adalah penzaliman." Kalau info itu benar, kata dia, JK harus diingatkan.

Andi mengaku dia memahami persoalan pembayaran paspor secara elektronik lantaran pernah menjadi komisaris PT Pos Indonesia. Menurut dia, negara tak dirugikan dalam pelaksanaan payment gateway. "Yang benar, negara menerima Rp 32 miliar melalui penerimaan negara bukan pajak," ujarnya.

Selain itu, ada uang Rp 600 juta yang mengalir ke dua vendor, masing-masing mendapatkan Rp 300 juta. Uang itu, kata dia, adalah hak perusahaan penyedia jasa pembayaran elektronik. "Yang sampai ke telinga JK jadi Rp 600 miliar," ucapnya.

Andi menyarankan agar kepolisian memeriksa beberapa pembayaran nontunai PNBP di Polri. "Di sana ada yang mirip dengan yang dijalankan Denny," ujarnya.

Andi mengaku mendapat informasi adanya pemaksaan kasus itu dari seorang elite penegak hukum. Andi menduga yang membisikkan kasus Denny adalah polisi yang dekat dengan JK. Selain itu, ujar dia, JK juga meminta agar kasus Bambang Widjojanto dan Abraham Samad dihentikan.

Andi Arief Bekas staf khusus presiden pada era Susilo Bambang Yudhoyono


Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/0...ata-Andi-Arief

nah lho

Link: http://adf.ly/1BvPQi
FFFFFF