Manatan Wk.Ketua KPK: Lembaga KPK 'dimatikan' karena Usik Migas & Minerba

Ketua KPK Kedepan Memerlukan Figur yang Kuat,Tegas, Berani dan Disegani
Karena Jangkauan KPK Mulai Memasuki Sektor Minerba yg Sangat Kuat Mafianya


source: http://www.merdeka.com/peristiwa/bus...s-minerba.html

Samad: KPK Sasar Penyelenggara Negara dalam Kasus BLBI
Selasa, 30/12/2014 09:21 WIB



Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menegaskan pengusutan kasus Surat Ketarangan Lunas Bantuan Likuiditas bank Indonesia (SKL BLBI) akan fokus menyasar penyelenggara negara. Meski tidak menampik bakal pula menyeret obligor bermasalah, penyelenggara negara merupakan prioritas sebelum kasus itu dikembangkan.

"Kami fokus ke penyelenggara negara," kata Samad, Senin (29/12). Dalam undang-undang, penyelenggara negara dan pihak terkait merupakan dua pihak yang menjadi prioritas KPK dalam setiap penanganan kasus. Fokus diarahkan ke penyelenggara negara sebelum menyasar pihak terkait. Pihak terkait dalam kasus BLBI ialah para obligor pengemplang dana ratusan triliun.

BLBI merupakan skema bantuan dari Bank Indonesia yang diberikan kepada 48 bank bermasalah saat krisis moneter 1997-1998. Total nilainya mencapai lebih dari Rp 140 triliun. Aset bank bermasalah tersebut kemudian diambil-alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Namun pelunasan aset hanya menutupi 26 persen dari total utang.

Samad menyindir BPPN yang mengaku telah menyita aset dengan benar sehingga SKL layak diberikan kepada para obligor pengutang. "Semua orang kalau ditanya pasti bilang tidak ada masalah. Kalau semua orang mengaku salah, maka penuhlah penjara di Indonesia," ujarnya.

SKL BLBI diterbitkan BPPN berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Kejaksaan Agung pernah mengusut perkara itu, tapi instruksi Presiden Megawati membuat penyidikan terhenti.

Saat ini KPK membuka kembali kasus SKL BLBI. Beberapa mantan pejabat sudah dimintai keterangan sebagai saksi, antara lain Rizal Ramli, Dorodjatun Kuntoro Jakti, Laksamana Sukardi, Bambang Subianto, dan Kwik Kian Gie.

KPK menyatakan akan memeriksa obligor BLBI untuk mengungkap tabir kasus ini. Namun sejauh ini KPK belum merasa perlu untuk mendapatkan keterangan para penerima kucuran dana BI itu.
http://www.cnnindonesia.com/nasional...am-kasus-blbi/


Cegah Korupsi Bidang Ini, KPK Selamatkan Rp 200 Triliun
Selasa, 07 Oktober 2014, 18:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pencegahan melalui koordinasi di bidang pertambangan minerba dan migas. Bahkan KPK bisa menyelamatkan sekitar Rp 200 triliun potensi minerba yang hampir hilang.

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, mengatakan sejak 2005 sampai 2013 KPK melakukan kajian di sektor minerba dan migas. "Total loss di sektor ini yang bisa diselamatkan bersama-sama dengan trigger-nya KPK itu Rp 248 triliun," kata Busyro seusai diskusi di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/10).

Busyro menambahkan, pada 2013 KPK turun di 12 provinsi untuk melakan koordinasi supervisi dengan kepala daerah. Para kepala daerah dipanggil terkait otoritas mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP). Hal itu dilakukan karena KPK melihat adanya penyimpangan dalam IUP.

Hasilnya, ada 400 IUP bermasalah yang dicabut di wilayah Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. "Setelah kami turun, pemasukan dari sektor ini naik menjadi Rp 7 triliun pada 2013," imbuhnya.

Menurut Busyro, total anggaran di KPK menjelang 11 tahun sekitar Rp 8 triliun. Sedangkan kontribusi yang diberikan hapir sama dengan anggaran yang dikeluarkan.

Busyro juga menyebutkan sistem pencegahan yang dilakukan KPK di kementerian, antara lain Kementerian ESDM, Kemenag di sektor haji dalam batas tertentu, Kemendagri, Kementrian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain itu, KPK bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pusat dan daerah melakukan survey sejak 2012 sampai 2014 tentang pelayanan daerah di tiga sektor, yakni revenue (pendapatan), pangan dan energi. "Semua sektor itu pelan-pelan kami sentuh berjalan terus," ujarnya.
http://www.republika.co.id/berita/na...rp-200-triliun


Dari Mana Kebocoran Anggaran Rp 7.200 Triliun Itu?
2014-06-17 15:06:23 WIB

Politikindonesia - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya melakukan penindakan, tetapi juga memiliki Deputi pencegahan. Pada akhir 2013, kalau tidak salah, di bawah Deputi pencegahan KPK ada riset yang mengejutkan bahwa di sektor Migas dan Minerba setiap tahunnya negara kehilangan potensi pendapatan Rp7.200 triliun karena perilaku dan regulasi yang korup.

Berbekal data tersebut, salah satu Capres bertekad menyelamatkan 1000 triliun uang negara sehingga banyak hal dapat dilakukan oleh bangsa ini. Pertanyaannya kemudian, apakah angka ribuan triliunan itu benar-benar ada dan nyata, sehingga Capres Prabowo menjanjikan penyelamatan Rp1000 triliun saja, adalah minimal.

Saya agak menyangsikan angka yang disampaikan Ketua KPK Abraham Samad tentang potensi kehilangan pendapatan Rp7.200 triliun (walau hati kecil penuh berharap). Kalau benar angka itu, rasanya kita perlu referendum untuk memberi kewenangan penuh pada KPK dalam waktu 5 tahun mengembalikan minimal 7.200 triliun saja.

Tujuan pemberantasan korupsi memang dua, mengembalikan uang negara dan mempertahankan prinsip etos kerja. Saat ini keduanya kita butuhkan.

Tapi, apapun itu, Capres Prabowo sudah memberi efek kejut tentang pentingnya mencari sumber pendapatan negara walau baru sekedar dari jalan efisiensi. Soal Rp7200 triliun dan Rp1000 triliun itu biarlah nanti KPK yang bisa memaparkan detail.

Tapi saya menyarankan, jangan terlalu mengandalkan temuan dan riset KPK. Toh berkali-kali saya menyatakan, tak mungkin hanya Freeport Papua dan Newmont itu saja sumber kekayaan kita yang ada. Semoga para Capres bisa lebih melakukan pendekatan riset dan eksplorasi besar-besaran terhadap sumber pendapatan negara dari sektor energi dan Minerba.

Kalau saja 17 Agustus nanti sudah ada Presiden Baru, mudah-mudahan Tim Riset Gunung Padang yang disupport penuh Presiden SBY akan memberi "spirit bangsa" sebenarnya, spirit bangsa makmur dan beradab.

Andi Arief, Staf Khusus Presiden
http://www.politikindonesia.com/inde...0-Triliun-Itu?


---------------------------------

Tantangan yang maha berat bagi KPK untuk membenahi penerimaan Negara yang selama ini di korupsi besar-besaran di sektor minerba, khususnya migas, pasti memerlukan seorang figur Pimpinan KPK yang kuat, berani dan disegani untuk menghadapi berbagai perlawanan yang akan dilakukan oleh para mafia minerba dan migas, baik yang berasal diaridalam maupun di luar negeri. Disitulah mengapa figur seorang Jenderal militer sudah saatnya kita perlukan untuk memipin KPK di masa depan ini



Link: http://adf.ly/1389G0
FFFFFF