APAAA ???....Duit DKI Habis 19 Triliun Buat Bayar Pegawai, Sekda Anggap Efesien

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah yakin bisa beri penjelasan ke Kemendagri mengenai tingginya belanja wajib upah aparatur sipil negara di Jakarta.

Bahkan dia mengaku sebetulnya justru ada efisiensi, meski belanja upah DKI tinggi. "Saya yakin kami bisa menjelaskan pada Kemendagri," kata Saefullah di Jakarta, Kamis (12/3).

Tak hanya soal efesiensi, Saefullah pun sesumbar tingginya alokasi anggaran upah pegawai DKI dilakukan demi menciptakan pemerintahan dan aparatur yang bersih agar tidak tertarik korupsi. "Maka kuncinya adalah harus diberikan gaji dengan benar," ujar mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu.

Dia juga membantah besarnya dana yang dialokasikan untuk belanja wajib itu bakal mengurangi alokasi untuk anggaran lain. Seperti pendidikan yang menjadi 21 persen, penanganan banjir yang nilainya Rp5,3 triliun, serta kesehatan.

"Tidak ada yang dikecilkan, sudah sesuai aturan. Kemarin itu saat dikembalikan dari Kemendagri memang diungkapkan seperti itu. Tapi nanti jika ini kita kembalikan setelah direvisi saya yakin prosentasenya akan naik lagi dari 24 persen, siapa bilang dari 21 persen," ujar dia.

Sebelumnya pihak Kemendagri sudah menyelesaikan dan mengirimkan evaluasi Rancangan Perda tentang APBD DKI.

Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-681 Tahun 2014 tentang Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD DKI Jakarta 2015 dan Rancangan Pergub Penjabaran APBD DKI Jakarta 2015 tertanggal 11 Maret 2015.

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan belanja pegawai Pemprov DKI Jakarta, yang mencapai Rp19,02 triliun, tidak wajar dan tidak rasional karena memakan hampir seperempat dari total belanja daerah sebesar Rp67,5 triliun.

Jumlah tersebut masih lebih besar dibandingkan belanja untuk penanganan banjir di Ibu Kota yang hanya Rp5,3 triliun, pendidikan sebesar Rp14,5 triliun atau setara dengan 21,62 persen.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk betul-betul memprioritaskan belanja pembangunan berdasarkan angka perubahan anggaran sebesar Rp63,65 triliun selama sembilan bulan tersisa untuk pembangunan yang sudah pasti seperti MRT, Bus Transjakarta, pengerukan sungai, perbaikan gorong-gorong serta jalan.


Ah HOAX 


APBD versi ahok.. 2 tahun kinerja birokrasi jeblok, tingkat serapan rendah.. eh dikasih naik gaji.. Ahok sehat?

Link: http://adf.ly/1ADJGt
FFFFFF