Jokowi Siap Beri 'Diskon' Pajak Buat Perusahaan Tekstil, Mebel, Sampai Alas Kaki.

Jakarta -Salah satu 'resep' Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah adalah dengan memberikan insentif bagi perusahaan yang berorientasi ekspor. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pun bersiap menjalankan kebijakan ini.

Mengutip siaran tertulis yang diterima detikFinance Jumat (13/3/2015), BKPM menindaklanjuti program kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang ditetapkan Presiden Jokowi melalui prioritas insentif fiskal untuk sektor industri yang berorientasi ekspor.

Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan, orientasi ekspor merupakan salah satu kriteria industri yang diprioritaskan mendapat insentif berupa pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) atau tax allowance.

Kriteria lainnya adalah nilai investasi yang cukup besar bagi Penanaman Modal Asing (PMA). Kebijakan ini diharapkan sudah dapat diimplementasikan pada awal April mendatang.

"Sektor industri tekstil , mebel , dan alas kaki , merupakan sektor yang diprioritaskan mendapatkan tax allowance karena memenuhi seluruh kriteria. Mulai nilai investasi, penyerapan tenaga kerja, dan terutama potensi ekspornya yang cukup besar," kata Franky.
Pangsa pasar produk tekstil secara global, lanjut Franky, mencapai US$ 700 miliar. Dari jumlah tersebut, pangsa pasar Indonesia hanya 1,85% atau US$ 13 miliar per 2014.

Sementara untuk industri alas kaki , tambah Franky, potensi pasar globalnya US$ 100 miliar. Namun pangsa pasar Indonesia pada 2014 hanya 4% atau US$ 4 miliar.

"Demikian pula dengan industri mebel yang pasar globalnya mencapai US$ 400 miliar. Tapi market share ekspor Indonesia hanya 0,4% atau US$ 1,8 miliar," tutur Franky.

Lebih lanjut Franky menambahkan, BKPM juga akan memberi prioritas insentif fiskal PMA yang melakukan reinvestasi keuntungannya untuk melakukan perluasan investasi di Indonesia serta investasi di industri barang modal untuk mengurangi nilai impor Indonesia. BKPM mengusulkan pemberian kompensasi tax allowance selama 2 tahun.

"BKPM juga akan memberi prioritas kepada industri makanan, khususnya yang dapat mendukung kemandirian produksi sapi. Impor sapi dan daging sapi Indonesia setiap tahun mencapai 700.000 ekor. BKPM mengusulkan persyaratan tax allowance untuk impor sapi bakalan diturunkan dari 5.000 ekor sapi menjadi 2.000 ekor," ungkap Franky.

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan paket kebijakan untuk merespons pelemahan rupiah. Antara lain kemudahan investasi, insentif fiskal, dan kebijakan pengurangan impor dengan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BMADS).

Untuk pemberian insentif fiskal, Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan memberikan fleksibilitas kepada BKPM untuk menentukan investor yang berhak mendapatkan insentif fiskal.

"Kita berikan fleksibilitas kepada BKPM. Jadi kalau BKPM dapat perusahaan export oriented lebih dari 30%, kemudian reinvestasi dividen, dan sebagainya langsung adjusment," kata Sofyan.

Sumber  (finance.detik.com)

Link: http://adf.ly/1A8mcE
FFFFFF