PDIP Beberkan Abraham Pernah Lobi Jadi Cawapres

KAMIS, 22 JANUARI 2015



TEMPO.CO, Jakarta: Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, membenarkan ada pertemuan antara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dengan petinggi partainya terkait pencalonan wakil presiden dalam pemilihan presiden tahun lalu. Hasto menyebut, Abraham setidaknya pernah bertemu dengan petinggi PDIP dan Partai Nasdem untuk pencalonan dirinya sebagai calon wakil presiden, yang akan mendamping calon presiden Joko Widodo. (Baca: KPK Jawab 'Serangan' Istana Soal Budi Gunawan )


"Pertemuan itu atas inisiatif tim sukses dari Abraham Samad yang berinisial D," kata Hasto dalam keterangan pers yang diterima Tempo, Kamis, 22 Januari 2015. (Baca: Ihwal Jadi Cawapres Jokowi Abraham Samad Tersipu)

Hasto mengimbau masyarakat agar dapat membedakan misi KPK untuk memberantas korupsi dengan kepentingan politik pimpinannya. KPK, kata Hasto, mendapat kewenangan yang sangat besar sementara pimpinan dalam komisi tersebut tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan politik.

Hasto mencontohkan beberapa kasus yang sangat jelas ada aspek politik di baliknya. Di antaranya, bocornya surat perintah penyidikan (sprindik) ke publik, bertepatannya penetapan tersangka dengan momentum tertentu seperti ulang tahun, saat hari terakhir masa jabatan, dan menjelang pemilu.

Hasto merekomendasikan KPK untuk membentuk komite etik. "Saya, Hendropriyono (bekas Kepala Badan Intelijen Negara), dan beberapa saksi lain yang di antaranya menjadi menteri di kabinet Jokowi siap memberikan keterangan," ujar Hasto.


Petinggi PDIP meradang setelah calon Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Budi Gunawan, yang didukung partai pimpinan Megawati Soekarnoputri, dijadikan tersangka ole KPK dalam kasus korupsi. Presiden Joko Widodo bahkan menunda pelantikan Budi setelah dikritik publik karena menyodorkan nama Budi ke DPR. (Baca: Saksi Budi Gunawan Dipanggil, KPK Gali Percaloan?) )


Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno masih mempersoalkan penetapan calon Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka. Menteri Tedjo menyatakan KPK tak beretika dengan menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. KPK tidak menghormati keputusan Presiden Joko Widodo.

Selain itu, Tedjo tak ingin pula nasib Budi mengambang seperti kasus dugaan korupsi haji yang menjerat bekas Menteri Agama Suryadharma Ali. Serta kasus rasuah yang melibatkan politikus Demokrat, Jero Wacik dan Sutan Bhatoegana.

MOYANG KASIH DEWIMERDEKA

Source:
http://www.tempo.co/read/news/2015/0...-Jadi-Cawapres



Link: http://adf.ly/wWhd9
FFFFFF