Demi Wibawah KPK, Hasto Dan Abraham Samad Perlu Dikonfrontasi

Abraham Samad harus dikonfrontasi dengan Hasto. Penjelasan Hasto (Plt Sekjen PDIP) yang mengungkap salah satu manuver Abraham Samad (AS) terkait dengan pencapresan, di mana menurut Hasto ada beberapa pertemuan yang direncanakan antara Jokowi dengan AS, tak selalu harus dilihat atau dimaknai sebagai serangan terhadap KPK dan terlebih khusus figur AS. Karna boleh jadi hal itu merupakan ungkapan kebenaran yang sesungguhnya, termasuk di dalamnya penyebab awal sehingga Budi Gunawan (BG) dijegal oleh KPK untuk jadi Kapolri dengan tiba-tiba menjadikannya sbagai tersangka.

Kalau pernyataan Hasto itu benar adanya, maka AS sungguh memuakkan, dan rasanya sudah tak pantas untuk jadi pimpinan KPK apalagi posisi Ketua. Soalnya putusan KPK sungguh nyata telah jadi alat untuk balas dendam pribadi AS. Dan bukan mustahil ke depan akan tetap saja digunakan untuk kepentingan yang sama.

Namun jika AS menganggap tuduhan Hasto itu tak benar, apalagi misalnya pernah menyatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi hanya kebetulan saja termasuk menolak tuduhan menggunakan masker dan topi saat ketemu Jokowi, maka AS pun wajib menjelaskannya ke publik. Barangkali pula perlu membawa pihak Hasto ke proses hukum. Maka terkait dengan itu, atau mendahului klarifikasi hukum, rasanya sangat perlu memperhadapkan secara langsung antara AS dgn Hasto untuk saling menunjukkan bukti yang pada akhirnya akan ketahuan siapa sebenarnya yang bohong atau sebaliknya benar.

Jika pihak Hasto yang benar, maka AS sudah pantas langsung mundur atau dipaksa mundur dari pimpinan KPK, karena benar-benar memalukan yang pada akhir bisa menjadikan KPK tak lagi dipercaya oleh publik bangsa ini. Padahal kecuali aspek legalitasnya berdasarkan UU, kuatnya KPK karena ditopang kuat oleh masyarakat bangsa yang sebagian terbesar sangat mengharapkan eksistensi KPK sebagai lembaga independen pemberantas korupsi di negeri ini. Maka, sekali lagi, konfrontasi antara AS dengan Hasto memang perlu disegerakan sebagai bagian dari transparanasi untuk masyarakat luas sebagai stakeholder KPK.

Link: http://adf.ly/wYT4j
FFFFFF