Liberalisasi Kelistrikan... Salam Gigit Jari...

Dari : http://industri.kontan.co.id/news/pl...angkit-listrik

PLN akan menyewakan pembangkit listrik
Oleh Agus Triyono, Agustinus Beo Da Costa - Selasa, 14 April 2015 | 06:07 WIB

JAKARTA. Nyaris luput dari perhatian publik, pemerintah menggiring PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) melepaskan pengelolaan pembangkit listrik. Agenda terbaru, pemerintah akan menyewakan kembali (lease back) puluhan pembangkit listrik milik PLN kepada investor asal China.

Puluhan pembangkit itu dibangun investor China yang masuk dalam program percepatan pembangunan pembangkit listrik bertenaga batubara, energi terbarukan, dan gas (fast track programme) tahap I.

Secara total, pemerintah meminta investor China menyewa 35 unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 10.000 megawatt). Dedy S. Priatna, Deputi bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menyatakan, pengerjaan proyek tersebut sudah rampung 90%.

"Tapi produksi listriknya hanya 30%-50% dari kapasitas terpasang," ungkap Dedy kepada KONTAN, akhir pekan lalu (12/4). Rendahnya produksi listrik ini menyulitkan pemerintah mengerek rasio elektrifikasi. Skema lease back ini dilakukan sebagai cara pemerintah menggetok investor China atas buruknya kualitas pembangkit listrik yang dibangun. "Mereka harus bertanggung jawab atas masalah ini," tandas Dedy.

Meski disewakan lagi ke kontraktor China, pemerintah tetap berkomitmen membeli listrik hasil produksi PLTU yang disewakan tersebut. Untuk menentukan tarif sewa pembangkit dan harga pembelian listrik dari PLTU menjadi objek lease back, pemerintah dan China akan membentuk tim khusus di bawah pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tim ini akan bekerja hingga September 2015. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan, keputusan untuk menyewakan kembali pembangkit listrik ke China akan memberikan banyak keuntungan bagi pemerintah dan PLN. Menurut Rini, niat ini bisa mempercepat tambahan kapasitas penyediaan listrik. "PLN akan mendapat dana besar dari lease back, sehingga bisa digunakan untuk pembangunan pembangkit baru, termasuk program 35.000 megawatt," kata Rini.

Di atas kertas, ini memang cara halus pemerintah menuntut tanggung jawab. Di sisi lain, langkah ini juga bak menggiring PLN menjadi service company. Peran PLN akan dibonsai sekadar mengurusi distribusi dan transmisi listrik. Pengelolaan pembangkit listrik diserahkan pada kalangan swasta.

#-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Koment saya:

Ini cara licik menjual asset negara. Ngomongnya menyewakan tapi ini pada dasarnya penjualan. Menjual pembangkitan listrik.

PPDE/FTP-1 10 ribu MW awalnya ide JK saat jd wapresnya SBY. Proyek itu dibiayai uang rakyat dgn pake produk Cina. (rencananya) PLN akan menyewakan mesin-mesin pembangkit itu ke Cina lagi untuk dioperasikan mereka krn alasannya selama ini operator dalam negeri (grupnya PLN) yang mengoperasikan pembangkit2 PPDE itu tidak mampu capai target. Meski mesin2 pembangkit itu sudah milik PLN. Padahal ketidak optimalan ini juga karena mesin2 buatan Cina itu banyak yg busuk. Saya tau persis ini krn saya kerja di salah satu pembangkit itu. Cina memberi barang kualitas yg buruk. Selain itu transfer ilmu & teknologi tidak dikasi (padahal ini syarat dlm kontrak proyeknya).

Jika pembangkit2 itu dijalankan oleh Cina, PLN sudah pasti membeli listriknya. Jadi uang hasil sewa itu kembali lagi ke Cina. Plus uang dari rakyat untuk mbeli listriknya. Sehingga bangsa ini rugi berlipat lipat. Cina dapet uang dari jual barang, juga dapat uang dari kerja proyek, dapat uang pula dari jualan listrik, pun bahan bakar (batubara) dari kita. Dan rakyat yang bayar pake uang USD.

Meski skemanya sewa, umur pembangkit ini efektifnya 25 tahun. Sewa seperti ini tidak mungkin hanya 10 tahun. Dan ketika powerplant dikembalikan ke PLN, sudah jadi besi tua siap loak. Dengan demikian meski istilahnya sewa, yang terjadi adalah penjualan, penjualan pembangkitan listrik. Dan siklus terkutuk ini terulang, Cina dapet kepercayaan lagi produksi listrik dimari.

Modus pengambil alihan itu bisa dikatakan dgn sabotase. Saat ini ada 2 PLTU yang diincar, Indramayu (3x300MW) dan Pacitan (2x300MW). Indramayu awalnya setelah masa garansi selesai dapat beroperasi dengan maksimal beban terpasang, tetapi kemudian karena ada kesalahan modifikasi oleh kontraktor Cina kemampuannya drop 30an% (dari total 900MW kapasitas terpasang jadi 600an MW), belum lagi sering mogoknya. Sehingga ini memberi alasan pada pemerintah untuk mngalihkan pengoperasiannya ke operator Cina. Begitupula yang Pacitan. Overhaul oleh kontraktor (masih dlm fase garansi) berlarut-larut sehingga produksi listrik terhambat. Di PLTU FTP-1 lain telah banyak dilakukan improvement, sehingga saat ini kualitasnya jaauhh lebih baik. Jika diambil alih asing tentu saja keberhasilan operator dalam negeri diklaim oleh Cina sbg keberhasilan mereka. Cina tinggal memanen saja atas hasil kerja keras anak negeri.

Jika ini tidak dihentikan maka apapun akan dijual partei sapi liar ini. Setelah aset habis giliran manusianya dijual, jadi buruh kasar di negeri sendiri.








Link: http://adf.ly/1F4dvH
FFFFFF