Rakyat kecewa kebijakan Jokowi di bidang ekonomi

Lembaga survei Poltracking Indonesia mengeluarkan hasil sigi nasional yang dilaksanakan pada 23-31 April 2015. Penelitian itu terkait kinerja Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kala kurun enam bulan setelah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014.

Menurut Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda evaluasi publik ini menilai tiga aspek dasar, yaitu kinerja kabinet, kinerja Presiden Joko Widodo, dan kinerja Wapres Jusuf Kalla.

"Pertama untuk kinerja kabinet, 48,5 persen publik mengaku tidak puas, 44 persen mengaku puas dan 7,5 persen mengaku tidak tahu atau tidak jawab. Kedua, terkait kinerja Presiden Jokowi, 47 persen publik mengaku puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Ketiga, untuk kinerja Wapres Jusuf Kalla, 44,8 persen mengaku puas," terang Hanta Yudha di hotel Sofyan Betawi, Jalan Cut Meutya, Menteng, Jakarta, Minggu (19/4).

Lanjut dia, kekecewaan publik yang paling tinggi dalam kebijakan ekonomi, hukum dan keamanan yaitu masing-masing 66 persen, 55,6 persen, dan 50,7 persen. Tingginya kekecewaan publik dalam bidang ekonomi ini, disebabkan oleh melambungnya harga bahan pokok, gas, listrik, serta naik-turunnya BBM.

Sedangkan ketidakpuasan di bidang hukum disebabkan oleh praktik korupsi yang masih marak dan ketidakharmonisan antara KPK dan Polri terkait kasus Komjen Budi Gunawan. Ketidakpuasan di bidang keamanan disebabkan oleh maraknya aksi begal dan perampokan akhir-akhir ini.

Dibanding ketiga hal ini, tambah Yuda, hanya kesehatan dan pendidikan yang di atas 50 persen.

"Mayoritas publik menganggap sama saja, belum ada perbaikan. Ekonomi paling atas 66 persen disusul hukum 55 persen dan keamanan 50 persen. Hanya pendidikan dan kesehatan yang masih di atas 50 persen atau bisa dikatakan masih stabil," terang dia.

Oleh karena itu, dari survei yang dilakukan oleh lembaganya, dia berharap agar pemerintah perlu meningkatkan kinerja. Perlu adanya terobosan-terobosan kebijakan yang mengena pada rakyat.

"Kami harap agar kinerja pemerintah ke depannya lebih baik lagi. Pemerintah mesti punya letupan atau program baru yang langsung mengena kepada masyarakat," pungkas dia.

Diketahui, penelitian ini dilakukan pada tanggal 23-31 Maret 2015. Jumlah sampel 1200 responden dan margin of error kurang lebih 2,9 persen.

Sementara metode pengumpulan data dengan wawancara secara tatap muka. Wawancara dikontrol secara sistematis oleh supervisor pusat dan koordinator wilayah dengan melakukan cek ulang di lapangan (spot check) sekitar 20 persen dari total data masuk.

http://www.merdeka.com/peristiwa/sur...g-ekonomi.html

AH GAK MUNGKIN...MASA JKW YG DEMEN PENCITRAAN INI BISA BIKIN KECEWA?

Link: http://adf.ly/1FMIj1
FFFFFF